KABARENERGI.COM – Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu pilar prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan kini telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Sekolah gratis berkonsep asrama ini didesain khusus untuk menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi sejak periode Juli hingga Oktober 2025 lalu.
“Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Gus Ipul menambahkan, keterwakilan daerah 3T sangat diperhatikan dalam program ini. Beberapa sekolah sudah berjalan di wilayah kepulauan terluar seperti Kepulauan Anambas dan Natuna.
Fokus Perluasan di Wilayah 3T Maluku
Sebagai bagian dari strategi pemerataan, kawasan Indonesia Timur terus digenjot. Saat ini, tercatat ada tiga Sekolah Rakyat rintisan yang sudah aktif beroperasi di Provinsi Maluku:
SRMA 40 di Ambon
SRT 73 di Maluku Tengah
SRT 74 di Tual
Pemerintah juga bergerak cepat dengan mengusulkan empat lokasi baru di Maluku untuk masuk dalam tahap pembangunan berikutnya, yaitu di Ambon, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara.
Target 100 Gedung Permanen Tahun Ini
Untuk menunjang kenyamanan belajar, Kementerian Sosial terus mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan infrastruktur fisik.
Tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen di 100 lokasi. Setiap sekolah nantinya dirancang memiliki kapasitas besar untuk menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini untuk supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya,” kata Gus Ipul.
Mekanisme Seleksi Siswa: Gandeng Pemda dan Data Terintegrasi
Sekolah Rakyat ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Target utamanya adalah anak-anak yang belum bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah akibat kendala ekonomi.
Kemensos menegaskan proses rekrutmen siswa dilakukan dengan sinergi ketat bersama pemerintah daerah guna memastikan bantuan ini tepat sasaran.
“Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap (murid) yang sekolah di sini, (data) mereka sebelumnya ditandatangani oleh pemerintah daerah atau ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelas Mensos.
Sambut 32 Ribu Siswa Baru di Tahun Ajaran 2026
Hingga kuartal pertama tahun 2026, program ini tercatat telah menyelamatkan pendidikan sekitar 15.000 anak dari keluarga prasejahtera.
Angka ini dipastikan akan melonjak tajam menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2026 mendatang. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menampung 32.640 siswa baru di seluruh Indonesia demi mempercepat pemutusan rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas. (PYV)
