KABARENERGI.COM – Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi skala besar untuk menjaga daya beli sekaligus mendongkrak mobilitas masyarakat menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Paket insentif ini mencakup diskon tiket pesawat dan kapal hingga 30%, potongan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penerbangan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa paket stimulus Nataru ini telah disepakati dan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV 2026.
“Stimulus Nataru ini sudah disepakati: diskon 30 persen untuk tiket penerbangan, 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhanan diberikan harga spesial dari ASDP. Selain itu, PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” ujar Airlangga, Minggu (25/10/2026).
Transportasi Terjangkau untuk 6,6 Juta Pemudik
Program insentif transportasi ini diperkirakan bakal menjangkau sekitar 6,6 juta orang dengan alokasi anggaran khusus sebesar Rp883,4 miliar. Kebijakan ini dirancang untuk menekan biaya perjalanan masyarakat saat puncak arus liburan akhir tahun.
Penurunan biaya transportasi diharapkan mampu memperluas ruang belanja masyarakat. Dana yang dihemat dari tiket perjalanan dapat dialihkan untuk belanja konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya menggerakkan ekosistem pariwisata, perhotelan, UMKM, dan moda transportasi daerah.
Secara keseluruhan, rangkaian dana yang disiapkan pemerintah untuk menopang daya beli dan mobilitas akhir tahun mencapai Rp31,8 triliun.
Bantuan Pangan, Subsidi Upah, dan Program Prabowo Subianto
Tak hanya insentif perjalanan, pemerintah meracik kombinasi bantuan sosial dan ekonomi pada Kuartal IV 2026, antara lain:
– Bantuan Pangan Beras 10 Kg/Bulan: Disalurkan kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp17,54 triliun.
– Bantuan Subsidi Upah (BSU): Sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan sekaligus, yang cair pada November–Desember 2026 bagi 13,3 juta pekerja (anggaran Rp11,97 triliun).
– Program Pembukaan Rekening: Dialokasikan sebesar Rp1,28 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana Garap Sektor Pajak, Properti, dan Ketenagakerjaan pada 2027
Melanjutkan momentum akhir tahun, pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan kebijakan ekonomi yang ditargetkan mulai bergulir pada Januari 2027:
1. Ketenagakerjaan: Kelanjutan program magang nasional untuk 150.000 peserta dan vokasi nasional bagi 300.000 peserta.
2. Insentif Pajak & PTKP: Rencana PPh DTP bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor, serta evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berada di angka Rp54 juta per tahun.
3. Sektor Properti: Fasilitas PPN DTP untuk rumah seharga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, relaksasi iuran JKP & JKM, hingga KPR bersubsidi.
4. Industri Perhiasan: Penyesuaian standar kadar emas industri dari 99,99% menjadi 99,9%.
Melalui stimulus berlapis ini, pemerintah berupaya menjaga konsumsi jangka pendek sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi sektor riil menghadapi tahun 2027. (HVC)
