HeadlineNews

YLKI: Prabowo Harus Jadikan Krisis Listrik Agenda Prioritas Nasional

211
×

YLKI: Prabowo Harus Jadikan Krisis Listrik Agenda Prioritas Nasional

Share this article
(foto Istimewa)

KABARENERGI.COM – Berikut adalah draf naskah artikel berita yang rapi, terstruktur, dan siap diterbitkan untuk rubrik ekonomi, bisnis, atau pelayanan publik.

Pemadaman Listrik Berulang di Jawa, YLKI Desak Presiden Prabowo Turun Tangan
JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak tegas menyikapi insiden pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Indonesia yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) belakangan ini.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mendorong Presiden agar menjadikan insiden ini sebagai agenda strategis nasional yang mendesak. Menurutnya, pemadaman yang terjadi sudah lampu kuning dan berkaitan erat dengan potensi krisis ketahanan energi nasional.

“Persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat. Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional,” ujar Rio Priambodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Bukan Sekadar Gangguan Teknis Biasa
YLKI menegaskan bahwa pemadaman listrik berulang ini tidak bisa dianggap remeh atau dicap sebagai gangguan teknis biasa. Listrik merupakan penopang utama kebutuhan dasar hidup masyarakat, mulai dari sektor domestik, roda ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.

Rio menilai, pemadaman yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem kelistrikan yang harus dievaluasi total. Evaluasi menyeluruh tersebut harus mencakup:

1. Keandalan infrastruktur pembangkit listrik.

2. Kekuatan jaringan distribusi.

3. Sistem manajemen risiko korporasi.

4. Tata kelola pelayanan konsumen dari pihak PLN.

Jika tidak ada perbaikan nyata, YLKI tidak segan untuk membawa masalah pelayanan publik ini ke ranah hukum.

“Apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik,” tegas Rio.

Read  Tragedi Sidoarjo: Bangunan Pesantren Wajib Bersertifikasi, Kementerian PU Perkuat Sosialisasi PBG

Dorong Diversifikasi Energi dan PLTS 100 GW
Sebagai solusi jangka panjang, YLKI mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah diversifikasi energi. Salah satunya adalah dengan memperkuat porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam negeri, termasuk merealisasikan wacana pembangunan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW.

“Diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional,” tambah Rio.

Dipicu Gangguan Dua Pembangkit Raksasa di Jawa
Sebagai informasi, belakangan ini PLN menerapkan kebijakan pemadaman listrik bergilir di sebagian wilayah Pulau Jawa. Pihak PLN mengonfirmasi bahwa pemadaman terpaksa dilakukan akibat adanya gangguan teknis pada dua pembangkit listrik skala besar di dalam negeri.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah kota besar di Pulau Jawa harus mengalami pemadaman listrik secara bergantian dengan durasi hingga beberapa jam. (IRA)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News