KABARENERGI.COM – Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan yang semakin besar akibat membanjirnya impor bahan baku plastik murah asal China yang diduga dipasarkan dengan praktik dumping. Kondisi tersebut dinilai menggerus daya saing produsen dalam negeri, sehingga pemerintah didesak segera mengambil langkah pengamanan perdagangan sebelum industri hulu mengalami penurunan yang lebih dalam.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengatakan lonjakan impor bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET) dari China telah menekan pasar domestik. Produk impor tersebut dijual dengan harga jauh lebih rendah sehingga semakin menyulitkan industri nasional bersaing.
“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” ujar Fajar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Fajar, tekanan tersebut membuat ruang keuntungan perusahaan petrokimia semakin menyempit. Bahkan, sejumlah produsen terpaksa mengekspor produk PET dan PVC dengan margin keuntungan yang sangat tipis demi menjaga keberlangsungan usaha.
Di sisi lain, industri juga masih menghadapi tingginya biaya energi. Ketidakpastian mengenai implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) serta harga gas non-HGBT yang mencapai sekitar US$13 per MMBtu dinilai semakin melemahkan daya saing industri petrokimia nasional.
“Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri,” jelasnya.
Fajar mengungkapkan dampak tekanan impor murah mulai dirasakan oleh pelaku industri. Meski belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hulu, sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional sebagai bentuk efisiensi.
“Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi, yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa intervensi pemerintah, perusahaan berpotensi mengambil langkah yang lebih berat, termasuk melakukan PHK. Dampaknya juga akan merembet ke sektor-sektor pendukung seperti logistik, jasa bongkar muat, hingga perusahaan penyedia layanan lainnya.
“Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Inaplas bersama pelaku industri tengah mengkaji berbagai instrumen perlindungan perdagangan, termasuk kemungkinan pengajuan kebijakan anti-dumping. Namun, menurut Fajar, proses tersebut membutuhkan data resmi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga sehingga tidak dapat dilakukan secara instan.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil peran utama dalam mempercepat proses pengamanan perdagangan agar industri tidak kehilangan momentum.
“Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini, jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan,” tegasnya.
Selain persoalan dumping, Fajar menilai biaya energi masih menjadi tantangan utama bagi industri petrokimia nasional. Menurutnya, harga gas memiliki kontribusi besar terhadap biaya produksi sehingga sangat menentukan kemampuan produsen dalam bersaing dengan produk impor.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik dumping yang terus berlangsung dapat memengaruhi iklim investasi. Investor, kata dia, berpotensi menunda ekspansi maupun pembangunan fasilitas baru apabila kondisi pasar tidak segera membaik.
“Kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Bisa jadi minat investasi baru muncul lagi setelah 2030, tetapi saat itu industri yang sudah ada bisa lebih dulu rontok,” katanya.
Oleh karena itu, Inaplas mendesak pemerintah segera menerapkan langkah anti-dumping dan kebijakan pengamanan perdagangan lainnya agar industri petrokimia nasional tetap bertahan, mampu menjaga daya saing, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan investor. (YOE)
