KABARENERGI.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi risiko serius jika harga minyak mentah dunia terus bertahan di level tinggi dalam jangka panjang. Para pakar memproyeksikan angka pertumbuhan nasional berpotensi terjepit di bawah level psikologis 5% akibat tekanan fiskal dan pelemahan daya beli.
Saat ini, harga minyak dunia meroket ke kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel. Angka ini terpaut jauh dari asumsi dasar makro dalam APBN 2026 yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 70 per barel.
Proyeksi Pertumbuhan dan Risiko Defisit
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, memprediksi bahwa dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,7% hingga 4,9%.
“Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir,” jelas Halim dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Kondisi ini diperparah dengan fluktuasi nilai tukar. Jika harga minyak bertahan di US$ 100 per barel dan Rupiah melemah ke level Rp 17.000 per dolar AS, defisit anggaran negara terancam melampaui batas aman undang-undang.
“Kami memperkirakan defisit fiskal berpotensi melebar ke kisaran 3,3–3,5% dari PDB, melampaui batas konstitusional sebesar 3% yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah,” tambah Halim.
Dilema Harga BBM dan Inflasi
Di sisi lain, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini adalah upaya menjaga daya beli. Namun, keberlanjutan kebijakan tersebut sangat bergantung pada dinamika global.
Menurut Piter, jika tren kenaikan ini bertahan hingga akhir tahun, pemerintah akan menghadapi posisi sulit untuk terus menahan harga BBM. Masyarakat dan pelaku usaha diminta bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian harga energi sebagai respons kebijakan yang wajar.
“Penyesuaian harga energi merupakan bagian dari respons kebijakan, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujar Piter.
Analisis dari Prasasti menunjukkan dampak signifikan jika harga BBM akhirnya disesuaikan:
Potensi Tambahan Inflasi: Berkisar antara 0,7 hingga 1,8 poin persentase, tergantung pada besaran kenaikan.
Tekanan Fiskal: Dilema antara mempertahankan subsidi atau mengendalikan laju inflasi.
Pentingnya Koordinasi KSSK
Menghadapi kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan Rupiah, dan tekanan fiskal, Piter menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ia mendorong penguatan koordinasi antarotoritas melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Dunia usaha dan pelaku pasar menunggu sinyal kebijakan dari Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” pungkasnya. (DOC)
