KABARENERGI.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan adanya penurunan signifikan pada realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat, Minyakita, pada Desember 2025. Penurunan ini dinilai berkaitan erat dengan lesunya angka ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada periode yang sama.
Penurunan Pasokan di Akhir Tahun
Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO Minyakita pada Oktober dan November 2025 tercatat masing-masing sebesar 176.429 ton dan 184.076 ton. Namun, memasuki Desember 2025, angka tersebut menyusut menjadi 167.131 ton.
Tren penurunan ini terpantau berlanjut hingga awal tahun baru. Per 15 Januari 2026, realisasi DMO baru menyentuh angka 45.671 ton, angka yang masih jauh di bawah rata-rata capaian bulan-bulan sebelumnya.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, menjelaskan bahwa program Minyakita bukanlah subsidi APBN, melainkan kewajiban pasok produsen untuk mendapatkan insentif hak ekspor.
“Realisasi DMO Minyakita selama Desember ini mengalami penurunan signifikan. Kami berharap di Januari 2026 ini ada kenaikan ekspor dari produsen dan eksportir CPO, yang nantinya akan berimbas langsung pada kenaikan realisasi DMO di dalam negeri,” ujar Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (19/1/2026).
Optimalisasi Peran BUMN Melalui Permendag 43/2025
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah kini mengandalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Aturan ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% DMO Minyakita melalui BUMN Pangan, seperti:
– Perum BULOG
– ID Food (beserta jaringan PT PPI, RNI, dan Rajawali Nusindo)
Hingga pertengahan Januari 2026, distribusi melalui BUMN sebagai distributor lini 1 (D1) mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Simirah, volume distribusi meningkat menjadi 15,31% (32.574 ton). Secara kumulatif sepanjang 2025, realisasi melalui BUMN naik 11,2%, dengan rincian:
– Perum BULOG: 9,79% (20.823,80 ton)
– ID Food: 5,52% (11.750,83 ton)
Strategi Pemangkasan Rantai Distribusi
Pemerintah sengaja mendorong peran BUMN untuk memangkas rantai distribusi. Dengan menyalurkan langsung ke pedagang pasar rakyat tanpa melalui perantara (D2), pemerintah optimistis Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter dapat lebih mudah tercapai dan terjangkau oleh masyarakat.
Nawandaru menambahkan bahwa saat ini banyak produsen yang sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan BUMN untuk pemenuhan kewajiban DMO tersebut.
Pesan untuk Pemerintah Daerah
Selain fokus pada produsen, Kemendag meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk proaktif:
1. Percepat Distribusi: Terutama di wilayah yang harga Minyakita-nya masih terpantau di atas HET.
2. Koordinasi Langsung: Segera menghubungi BULOG dan ID Food agar pasokan sampai ke titik pasar pantauan.
3. Pemantauan Intensif: Melakukan pengawasan ketat terhadap pedagang guna menekan harga minyak goreng secara keseluruhan di pasar. (PXC)
