KABARENERGI.COM – Indonesia secara resmi terpilih untuk memegang Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada tahun 2026. Pencapaian bersejarah ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dibentuk pada 2006.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), penetapan Indonesia dilakukan secara aklamasi dalam pertemuan organisasional Dewan HAM PBB yang digelar pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut sekaligus menandai dimulainya siklus kerja Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Kemenlu RI menjelaskan, pencapaian ini diawali dengan kesepakatan pencalonan Indonesia oleh Kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) pada akhir Desember 2025, sejalan dengan mekanisme rotasi kawasan yang berlaku di tubuh Dewan HAM PBB.
Untuk meraih posisi strategis tersebut, Pemerintah Indonesia mengerahkan seluruh jaringan diplomasinya. Di bawah koordinasi Kemenlu RI, pendekatan intensif dilakukan baik melalui perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri maupun kepada korps diplomatik negara sahabat di Jakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia di panggung multilateral.
Dalam proses pencapaian ini, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memainkan peran sentral, dengan dukungan penuh dari PTRI New York serta jaringan perwakilan RI lainnya.
Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang, negosiasi, serta proses pengambilan keputusan Dewan HAM PBB yang memiliki agenda kerja tahunan yang padat dan kompleks.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan presidensi secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menghadapi berbagai isu hak asasi manusia global.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia akan mengedepankan prinsip imparsialitas dan transparansi. Fokus utama presidensi Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog konstruktif lintas kawasan, serta mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam menjalankan perannya, Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas Dewan HAM PBB, serta menjaga kredibilitasnya sebagai salah satu pilar utama sistem multilateral internasional.
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, setelah melalui mekanisme rotasi antar-kelompok kawasan.
Secara historis, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB sebanyak dua kali, yakni pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 melalui Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Jejak kepemimpinan Indonesia di forum HAM PBB bahkan telah dimulai sebelum Dewan HAM PBB terbentuk, ketika Indonesia memimpin Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono. (USV)
