KABARENERGI.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan izin impor bahan bakar minyak (BBM) kepada SPBU swasta sepanjang tahun 2026. Namun demikian, pemerintah hingga kini belum merinci besaran kuota impor BBM yang disetujui.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga pasokan BBM tetap normal, menyusul kekosongan stok yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan 2025. Kekosongan tersebut dipicu oleh habisnya kuota impor tahunan lebih cepat dari perkiraan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan izin impor BBM untuk SPBU swasta telah diberikan dan proses impor dilakukan secara berkelanjutan.
“Izin impor sudah diberikan. Kenaikan kuotanya tidak jauh berbeda dengan tahun 2025,” kata Laode di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah menghentikan impor BBM untuk SPBU swasta, termasuk pada awal tahun. Menurutnya, pasokan BBM seharusnya sudah kembali normal.
“Bukan segera normal, seharusnya sudah normal karena tidak ada penghentian impor,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa SPBU swasta telah mengajukan permohonan kuota impor BBM untuk tahun 2026. Penetapan kuota tersebut akan disesuaikan dengan realisasi penjualan BBM sepanjang 2025 serta proyeksi kenaikan konsumsi.
“Pengajuan kuota sudah masuk dan saat ini masih dalam proses penyelesaian di Ditjen Migas. Untuk 2026 disesuaikan dengan penjualan dan asumsi kenaikan,” ujar Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).
Namun, Yuliot belum mengungkap detail besaran kenaikan kuota impor BBM bagi SPBU swasta seperti Shell, VIVO, dan BP-AKR. Pemerintah masih menunggu data final realisasi penjualan BBM SPBU swasta sepanjang 2025 yang saat ini masih dikonsolidasikan. (TKF)
