KABARENERGI.COM – Gelombang keluhan pemilik sepeda motor di Jawa Timur yang mengalami masalah “brebet” setelah mengisi bahan bakar Pertalite memicu reaksi dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil tindakan serius dan transparan dalam menangani isu ini.
Nurdin Halid, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10/2025), menyatakan bahwa masalah ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan telah menggerus kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. “Fenomena motor ‘brebet’ ini bukan sekadar gangguan teknis. Tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional,” tegasnya.
Komisi VI DPR RI, yang membidangi BUMN, berjanji akan mengawal penanganan kasus ini. Nurdin Halid menekankan pentingnya investigasi yang cepat dan penyelesaian masalah secara terbuka oleh Pertamina. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi yang mengaitkan gangguan Pertalite dengan wacana penambahan etanol pada bahan bakar.
Menurut Nurdin, kebijakan terkait etanol masih dalam tahap kajian oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang transisi energi hijau. “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang…jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” jelasnya.
Nurdin Halid justru mengapresiasi langkah Menteri ESDM dalam mendorong inovasi energi terbarukan, yang menurutnya menunjukkan visi kemandirian energi nasional. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa kasus motor “brebet” massal ini murni merupakan isu operasional Pertamina, terkait distribusi dan pengawasan, dan bukan dampak dari kebijakan ESDM. “DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka,” pungkasnya, menekankan komitmen parlemen untuk memastikan penyelesaian masalah ini serta keberlanjutan transformasi energi nasional. (NZV)
