HeadlineOil

Pembentukan Sub Penyalur BBM Subsidi di Daerah Terpencil Akan Dipermudah

523
×

Pembentukan Sub Penyalur BBM Subsidi di Daerah Terpencil Akan Dipermudah

Share this article

Kabarenergi.com, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan masyarakat mendapatkan BBM Subsidi atau kompensasi, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T).

“Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, sub penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya, Minggu (25/2).

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Dalam beberapa kunjungan kerja di berbagai daerah terutama di wilayah 3T, lanjutnya, sering dijumpai masyarakat yang berada di kepulauan dan jauh dari penyalur sangat kesulitan mendapatkan BBM. Inisiatif masyarakat untuk membeli BBM dengan membawa jerigen-jerigen harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah,” tegasnya.

Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM dan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati.

“Sub penyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna. Bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersepsikan bahwa sub penyalur merupakan pengecer yang dilegalkan. Bukan seperti itu. Sub penyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambilkan BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya,” jelasnya.

Read  Optimasi Ekspansi Layanan: PGN dan Mayora Indah Teken Kontrak Jual Beli Gas untuk 8,000 MMBTU/bulan

Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, meminta agar instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat. Dia menjelaskan bahwa public hearing terkait sub penyalur ini telah dua kali dilaksanakan. Diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

“Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan,” kata Halim.

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut, di antaranya terkait definisi sub penyalur, prosedur penunjukkan dan penetapan sub penyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian sub penyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, serta sanksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News