I  
  • Gde Pradnyana : Tantangan Terbesar Pemerintah Soal Energi

    Selasa, 21 Oktober 2014

  • Masalah Energi, Tantangan Terbesar Pemerintahan Jokowi

    Senin, 20 Oktober 2014

  • Pelanggaran 10 Perusahaan Tambang Di Konawe Utara, PERSIRA Ancam Duduki KPK Dan Kementerian ESDM

    Senin, 20 Oktober 2014

  • SKK Migas : Lima PJBG ditandatangani dengan nilai Rp 126 triliun

    Jumat, 17 Oktober 2014

  • Ikan Asin, Akademisi, dan Profesional

    Kamis, 16 Oktober 2014

BERITA UTAMA

SKK Migas : PBB Hambat Eksplorasi Migas

Sabtu, 25 Oktober 2014 - 04:08:07 WIB | dibaca: 2 pembaca | komentar: 0

KE - Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi masalah dalam proses eksplorasi Wilayah Kerja migas sehingga mengakibatkan produksi minyak tak kunjung bertambah. Deputi Pengendalian Produksi SKK Migas, Muliawan mengatakan, PBB merupakan masalah yang paling memberatkan perusahaan ... [selengkapnya]

Penegakan Hukum yang Tegas.Kunci Berantas Mafia Tambang

Sabtu, 25 Oktober 2014 - 03:50:04 WIB | dibaca: 6 pembaca | komentar: 0

KE - Negara sangat dirugikan dengan aktifitas penambangan ilegal. Bagaimana memberantas kegiatan yang dibilang mafia tambang tersebut? Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan, untuk memberantas mafia tambang kuncinya ... [selengkapnya]

Berapa Lama Urus Satu Perizinan Investasi Tambang

Sabtu, 25 Oktober 2014 - 03:35:08 WIB | dibaca: 7 pembaca | komentar: 0

KE - 101 perizinan yang harus diurus dalam berinvestasi di sektor mineral dan batu bara menjadi salah satu hambatan investasi. Berapa lama waktu yang yang dibutuhkan untuk mengurus semua izin tersebut? "Sebenarnya tidak semuanya bersama-sama harus diurus. Ada yang diurus di ... [selengkapnya]

Pemerintah Pangkas 30 Perizinan untuk Meningkatkan Investasi Pertambangan

Sabtu, 25 Oktober 2014 - 03:26:43 WIB | dibaca: 6 pembaca | komentar: 0

KE - Untuk meningkatnya investasi di sektor pertambangan pemerintah memangkas puluhan izin . Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara R Sukhyar  mengatakan sebagai bentuk reformasi birokrasi, pemerintah tidak ingin pelaku usaha harus terhambat investasinya karena harus ... [selengkapnya]


PILIHAN REDAKSI